batak itu keren

Gelar Itu, Betapa Penting Rupanya

Posted on: 14 Maret, 2009

Tak mengada-ada, sedikit saja di antara ahli itu yang menurut saya, layak disebut sebagai pakar. Malah banyak yang (sorry to say) menurut saya: tak layak disebut akademisi—apalagi pakar. Qua konsep pun sudah lemah, bagaimana mau diharapkan memberi pemikiran baru yang kami perlukan? Ironisnya, cukup banyak di antara mereka jebolan kampus luar negeri dan di kampus masing-masing menduduki jabatan prestisius : dekan, pudek, ketua jurusan.

Oleh : Suhunan Situmorang***

ENTAH sudah kali ke berapa saya terima surat, undangan, kartu ucapan, dengan embel-embel MH dibelakang nama saya. Telah berulang pula saya koreksi—di berbagai pertemuan ilmiah hingga rapat marga—bahwa saya tak bergelar MH dan lebih senang bila titel pendidikan tak usah dilekatkan pada diri saya. Sejujurnya, saya lebih senang bila orang menulis nama saya: Suhunan Situmorang saja, atau bila mau berpanjang-panjang, tambahkan nama ‘Madja’ di tengahnya. Tak usah pakai gelar segala, apalagi diimbuhi MH, yang memang tak saya punyai. Tapi entah kenapa, orang-orang masih saja getol menyertakan gelar SH dan bahkan MH di belakang nama saya—padahal seingat saya, sejak dulu sampai kini, di kartu nama saya hanya tertulis: Suhunan M. Situmorang.

Pekan lalu, lagi-lagi saya terima sebuah surat undangan untuk mengikuti rapat dari paguyuban marga Situmorang Sipitu Ama sejabodetabek, dengan tambahan SH, MH, di belakang nama saya. Tak sampai membuat jengkel memang, cuma kembali membuat pikiran bertanya: sedemikian pentingkah titel atau gelar bagi orang-orang? Bayangkan, untuk acara rapat marga pun harus menyertakan gelar, juga pengumuman (tinting) dari gereja yang seolah keharusan menyertakan gelar seseorang (termasuk majelis gereja yang bertugas).

Mendadak teringat “ulah” rekan saya, Laris Naibaho, tokoh loper koran yang kesohor itu. Ketika ia kawinkan putrinya ( 2007 ), ia buat aturan: semua pengundang, yang bagi orang Batak jumlahnya bisa puluhan bahkan seratus orang itu, tak usah disertakan gelar mereka; akademis maupun non-akademis, macam pendeta. “Perintahnya” itu kontan mengundang keberatan para kerabat dekatnya—yang turut menyiapkan konsep undangan—karena merasa tak lazim. Laris dianggap mendobrak pakem, melecehkan kebanggaan seseorang.

Pandangan Laris terhadap gelar itu, beda tipis dengan pendapat saya: integritas seseoranglah yang sepatutnya didahulukan. Gelar—seperti halnya harta dan kuasa—hanya aksesoris; bukan pokok yang menentukan mutu dan kredibilitas seseorang.

Tapi, sejatinya, bukan hanya lantaran pertimbangan di atas maka saya belum tergiur memetik gelar MH—sebagaimana fenomena yang marak belakangan ini. Ada penyebab yang lebih dominan memengaruhi hingga belum mendaftar jadi mahasiswa pasca sarjana: keraguan pada sistem dan kualitas pendidikan tinggi di negeri, khususnya studi ilmu hukum.

Keraguan itu, tentu tak muncul begitu saja. Dulu, 1992-1999, sembari menyambi praktisi hukum, saya bergiat di sebuah institusi kajian hukum (bisnis) yang lumayan bonafid. Kami banyak melakukan kajian, lokakarya, seminar, penelitian, dan juga menerbitkan jurnal serta buku-buku hukum perbankan, pasar modal, HAKI, perseroan terbatas, persaingan bisnis, dan sebagainya. Saya kerap ditugaskan membuat ‘terms of reference’ atas sebuah topik yang hendak dikaji, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap pakar hukum di negara ini dan luar negeri. Hampir semua akademisi dan guru besar hukum (mengenai bisnis-ekonomi) dari kampus-kampus elit di Indonesia sudah pernah saya undang dan mengajak diskusi atau meminta tulisan mereka.

Tak mengada-ada, sedikit saja di antara ahli itu yang menurut saya, layak disebut sebagai pakar. Malah banyak yang (sorry to say) menurut saya: tak layak disebut akademisi—apalagi pakar. Qua konsep pun sudah lemah, bagaimana mau diharapkan memberi pemikiran baru yang kami perlukan? Ironisnya, cukup banyak di antara mereka jebolan kampus luar negeri dan di kampus masing-masing menduduki jabatan prestisius : dekan, pudek, ketua jurusan.

Kajian-kajian yang saya minta dari mereka, alamak, kadang karena tak tega saja membatalkan walau sebenarnya tak layak, yang kemudian dimuat di jurnal setelah dibongkar-ulang (rewrite). Selain kelemahan kerangka teori dan kemiskinan referensi, kelemahan mereka yang terutama adalah: kemampuan menulis. Kalimat mereka cenderung berpanjang-panjang hingga kujamin akan membuat pembaca sesak nafas, tak mengabaikan tata bahasa, bahkan kesalahan elementer seperti penggunaan tanda-tanda baca.

Saya tak perlu malu mengakuinya. Tahun 1995, saya harus minta maaf pada Asia Foundation yang mensponsori sebuah proyek yang saya ajukan: penerbitan sebuah buku bunga rampai dengan 12 topik hukum. Proyek yang kuimpikan itu gagal total karena tak layak diterbitkan! Menurut saya, hanya empat dari 12 akademisi-praktisi hukum yang saya minta membuat kajian itu layak ditampilkan—sehingga tak memenuhi target, meski sudah bolak-balik dikembalikan agar direvisi. Saya tak etis menyebut siapa saja yang tak layak itu, kasihan, tambah lagi saya bisa dituduh mencemarkan nama baik mereka. Tetapi figur mereka cukup dikenal masyarakat, terutama masyarakat hukum.

Sampai tahun 1999, saya masih aktif memburu dan bertemu orang-orang yang dianggap ekspert hukum itu—untuk dijadikan narasumber lokakarya-seminar, penelitian, dan untuk mengisi jurnal PPH. Saya lebih sering kecewa. Untuk mengimbangi kelemahan isi jurnal, sesekali kami memuat artikel/kajian ekspert asing yang pernah kami undang jadi pembicara, namun karena tak diterjemahkan, banyak pelanggan yang complain karena sulit dipahami.

Penilaian selama sekian tahun itu, tak saya sadari, kian menggerus kepercayaan saya pada mutu akademisi hukum di negeri ini. Dari beberapa lokakarya dan seminar hukum bisnis-ekonomi region Asia-Pacific yang pernah saya ikuti di luar negeri, sedih sekali, umumnya jarang menyertakan pakar hukum dari Indonesia sebagai pembicara. Dari Asia, pakar hukum dari Jepang, Hongkong, Singapura, dan Indialah yang biasanya merajai.

***

BUKAN tak terbersit keinginan melanjutkan studi di luar negeri (Eropa, Amerika, Australia), sayangnya—karena cuma mengharap bea siswa—saya hanya dapat tawaran untuk mengambil studi yang berjauhan dengan bidang yang tengah saya geluti: HAM, perlindungan hukum untuk wanita dan anak, perburuhan, lingkungan hidup. Tawaran tersebut tak saya ambil sebab saat itu tak saya minati (sekarang, sih, hayo aja, hehehe…)

Namun, saya tetap mengamati studi-studi hukum pasca sarjana dan doktoral di Indonesia, terutama di kampus-kampus yang terlanjur dicap bonafid. Rupanya masih tetap memprihatinkan. Ada kuliah kelas eksekutif (hanya masuk Sabtu dan Minggu), ada kuliah jarak jauh, ada pula yang menawarkan kuliah model suka-suka (tergantung kapan ada waktu). Dan, kian banyak bermunculan kampus hukum instan namun sudah berani menawarkan S2 dan S3 !

Hasil kemudahan studi hukum tingkat tinggi itu memang menakjubkan. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan PNS, kian banyak menyandang label S2 (MH) bahkan doktor. Dosen-dosen sebuah kampus ternama di Jogya bahkan menawarkan program ajaib untuk mahasiswa S3: mereka yang menyiapkan rancangan dan bahan disertasi, memilih penguji, dan jadwal kuliah bisa diatur (bagi yang berdiam di luar kota). Di Jakarta dan Bandung pun demikian belakangan.

Tiga tahun lalu, seorang perempuan yang pernah kuajak bercinta semasih kuliah dan kini PNS, begitu sering merepotkan saya karena ia ikuti studi kelas eksekutif di sebuah kampus paling bergengsi di Jakarta. Ia kuliah Sabtu dan Minggu saja, dan pengakuannya, dosennya sering tak masuk namun sering menugasi mahasiswa membuat paper. Ia tak paham bagaimana menulis paper, tak “kulino” menguber referensi, dan sampai penulisan tesisnya, saya harus ikut dibebaninya karena terus dimintai bantuan. Kini ia bergelar MH selain SH, dan tentu saja bangga.

Saat emaknya anak-anak kuliah Notariat di FH UI (S2 juga), kami jadi sering bertengkar karena ia selalu memperjelas kuliah yang dipelajarinya di kampus, namun bila saya koreksi, malah protes. Lha, maunya apa, sih? Dia yang bertanya dia pula yang ngotot. Padahal, menurutku, pemahamannya atas suatu topik mata kuliah yang ia tanyakan (macam kepailitan, perseroan), belum tepat. Saya pun lantas sering memelototi bahan kuliah yang disampaikan dosen-dosennya. Alamak, banyak nian yang keliru. Saya (kemudian) mafhum karena dosen-dosen mereka memang kebanyakan bukan praktisi hukum, jadi kurang begitu paham bagaimana sebenarnya teori, konsep, dan ketentuan hukum itu diaplikasikan.

Parahnya lagi, dan ini sudah saya buktikan, di dekat kampus itu tersedia bursa yang menjajakan paper, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Beragam bidang studi, tergantung pesanan dan kesepakatan harga!

Soal ini, termasuk kelas eksekutif itu, sudah pernah saya beberkan pada karib saya, Hikmahanto Juwana, mantan dekan FH UI termuda itu. Ia tak kaget, walau menunjukkan kemarahannya atas fenomena tersebut. Di masa ia menjabat dekan, kebijakan kelas eksekutif dihapus, meski pemasukan FH UI dan dosen jadi berkurang. Namun, soal perdagangan “karya-karya ilmiah” yang bisa dengan mudah didapat itu, pengakuannya, tak mudah ia cegah. Tak mungkin memang ia awasi semua dosen kala membacai paper, skripsi, tesis, mahasiswa yang bisa ribuan per tahun itu. Ia hanya bisa menindak dosen yang terbukti lalai—dan karenanya ia jadi acap dituduh dekan yang galak.

Masihkah saya tertarik mengambil studi S2 dan S3 di Indonesia, hanya supaya tak lagi menggeleng seraya mendesahkan nafas panjang bila orang-orang tetap menyertakan gelar MH di belakang nama saya? Tak usahlah ya, mending uang kuliah yang puluhan juta rupiah itu saya belanjakan buku dan jurnal. Hidup otodidak.

*No intention to offense anyone or institution. Peace…

***Suhunan Situmorang seorang pengacara, dan sastrawan, domisili Jakarta.

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=52077467190&id=685994914&index=7

8 Tanggapan to "Gelar Itu, Betapa Penting Rupanya"

*BLOGWALKING*

^^

Mampir yua k blog aQ🙂

saya pernah sampai tertawa melihat seorang sintua membaca warta jemaat, bapak sintua itu turun podium utk menanyakan apa kepanjangan dr gelar seseorang yg memberikan perpuluhan….mungkin sintua td takut salah membaca gelarnya karena bisa2 bulan depan perpuluhannya tidak cair lagi. sungguh miris memang melihat masyarakat kita mendewakan gelar…khususnya halak hita.

@Bang Suhunan Situmorang
menurut abang apakah yang menyebabkan bangsa kita ini mendewakan gelar?apakah ada yang salah dengan budaya kita?
kok orang luar negeri ga pernah menyelipkan gelarnya di awal/akhir namanya, padahal mereka bayak yg udh benar2 pakar dan pendidikan nya bs dibilang sampai S habis….
yang lebih parah lagi bang….kawanku sekantor ga jadi mangoli karena masih gelar Amd….dia musti nunggu kelar S1 supaya nama diundangan nya bagus kata calon mertuanya…

Keprihatinan akan mutu sarjana seperti yang diungkapkan pak Suhunan itu adalah hal yang tidak bisa disangkal, dan maaf, hal itu terjadi bukan di profesi hukum saja tapi sudah melebar ke profesi yang lain.
Ijazah sarjana itu disebut sebagai modal awal, sebutlah misalnya parang untuk seorang perambah hutan ilmu. Selanjutnya sang perambah ini akan berupaya merubah “parang” itu menjadi “traktor” agar dia lebih mantap untuk melaksanakan misinya. Oleh karenanya predikat sarjana itu adalah suatu beban yang merupakan tugas (assignment) yg wajib dilaksanakan. Jadi sang sarjana wajib melengkapi pengetahuannya dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan profesinya.
Bagi seseorang yang menghayati profesinya adalah keniscayaan untuk selalu menambah pengetahuannya, demi menambah stok kecerdasannya dengan cara menabung informasi-informasi yang dibutuhkan.
Barangkali sistim juga ikut memberi kontribusi dalam menumbuhkan minat orang untuk mendapat gelar sarjana, misalnya pemberian penghargaan yang lebih tinggi pada sarjana tanpa “pengalaman kerja” dibandingkan dengan non sarjana yang sudah mempunyai pengalaman kerja, antara lain pada sistim kepangkatan, pada sistim penggajian /upah dan pengembanngan karir.
Mendapat gelar sarjana dengan motivasi meningkatkan status atau pendapatan adalah manusiawi selama didukung oleh minat dan kecintaan pada profesi yang dikehendakinya. Yang menjadi masalah adalah kalau tubruk sana tubruk sini, pokoknya sarjana, sehingga seperti uraian pak Suhunan banyak para sarjana yang tidak menyukai/mencintai profesinya. Contohnya banyak sarjana S1 yang sudah menekuni profesinya dengan penuh minat dan cinta, dia menjadi “generalis “ yang “multi talenta”, praktisi yang handal dan lengkap; lebih unggul dari “spesialis” yang konon berijazah S2 yang menekuni profesinya tanpa minat dan cinta.
Orangtua kita mengatakan bahwa makin banyak yang kita ketahui ( the man who knows too much ), kita makin merasa semakin bodoh ( the man who much to know ).
Salam

Meski bukan termasuk orang yang hobby mengkoleksi gelar… (aku menyelesaikan study S1 tahun 1995 yl, harusnya sudah 5 gelar yang aku bisa punya jika orientasinya hanya pada “bagus-bagusin alamat dan memperpanjang nama”), aku jadi ragu dengan rencana melanjutkan study dalam waktu dekat, padahal motivasiku murni ingin ilmunya (tapi aku jadi sedikit terganggu dengan statement / pendapat pribadi Pak Suhunan Situmorang : “mending uang kuliah yang puluhan juta rupiah itu saya belanjakan buku dan jurnal. Hidup otodidak”). Gimana donk??

saya setuju bahwa membangga-banggakan gelar sekolahan dengan cara menyebut-nyebutnya, bahkan mengumandangkannya membuat risih telinga, bahkan maaf kasar ‘memalukan’. ada cerita yang mirip di kampung saya p. samosir. kebetulan pas pulang kampung bulan desember kemarin, lalu orang tua menceritakan betapa malunya mereka mendengar seorang anak rantau yang memperkenalkan dirinya: menyebut namanya, marga, urutan keberapa, dan tidak lupa menyebut gelar ‘sarjana hukum’. Orang tua yang di kampung sana pun sudah merasa ‘pailahon’ mendengar cara perkenalan demikian itu.

Tapi ada menurut saya yang perlu kita sadari dan banggakan bahwa dibelakang pengungkapan yang ‘pailahon’ itu, kita itu sungguh mencita-citakan pendidikan yang tinggi. ‘Satimbo-timbo na, singkap ni natolap gogok ki’ kata orang tua dalam lagu anakkon hi do hamoraon di au. Menghargai pendidikan sekuat tenaga saya pikir hal yang pantas kita syukuri di antara kita. Otodidak juga ok, tetapi bukan berarti pendidikan formal sebaiknya ditinggalkan. Paling tidak saya merasa bahwa saya menghargai dan mengagumi banyak para pemikir besar yang memang sungguh mencecap pendidikan formal yang tinggi (katakan lah S1, S2, S3). Dan mereka sungguh memanfaatkan metodologi-metodologi ilmu-ilmu yang mereka tekuni untuk menggali, menganalisa persoalan-persoalan riil secara mendasar. Yang penting menurut saya bahwa setelah kita meraih gelar akademis tertentu kita tidak boleh berhenti dan puas diri. Jadi untuk Paulina Sirait (saya belajar untuk tidak menyebut panggilan pendetanya, nanti teman-teman yang lain protes), saya tetap mendukung anda untuk melanjutkan studi formal ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut saya gelar (S1, S2 bahkan S3) tidaklah begitu penting karena tanpa dibarengi dengan usaha untuk melakukan sesuatu yang bernilai., gelar hanya pelengkap, yang perlu tunjukkan apa yang dapat kita beri dari ilmu kita buat diri kita, keluarga dan masyarakat.

Avena Matondang, menurut saya gelar (S1, S2, S3) itu penting, karena di balik itu ada suatu proses perjuangan berpikir, bernalar, bekerja. Gelar itu ada sebuah pencapaian dari proses bergulat dengan diri dan ilmu.
Tentu kita berharap bahwa capaian itu punya dampak ke depan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Tetapi seandainya pun seseorang tidak langsung terlihat bisa memberi sesuatu dari ilmunya yang dilambangkan oleh gelarnya itu, menurut saya usaha-usaha sebelumnya untuk meraih gelar itu bukan tanpa arti. Mengapa dia tetap berarti, karena itu adalah bagian dari kehidupan orang dan manusia yang memiliki masa lalu dan masa depan. Sory, kalau terasa terlalu menggurui.

yang nggak penting itu kalo gelar ditaruh semua.
perasaan kalo orang luar,
udah Professor, ya gelarnya Prof aja,
ndak dicantumin SH MH MSi LLM pHd bla bla bla,
kecuali saat diperlukan.😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 602,500 hits

Arsip

%d blogger menyukai ini: