batak itu keren

Rakyat “Menebus” Hutan Yang Disandera Pemerintah

Posted on: 22 Maret, 2008

smokey-light1.jpg

Oleh : Raja Huta

INI kiat terbaru untuk menyelamatkan hutan Caranya, masyarakat menghimpun dana sebanyak-banyaknya, kemudian “menebus” seluas mungkin hutan yang akan “digadaikan” oleh pemerintah kepada investor.

Kiat “menebus” hutan ini merupakan bentuk kreativitas yang muncul dalam situasi putus asa, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008. Formalnya, PP ini mengatur tarif kompensasi pertambangan di hutan lindung dan hutan produksi. Namun pada hakikatnya, PP ini memberikan kewenangan kepada siapa saja untuk memanfaatkan hutan, asalkan bayar uang sewa kepada pemerintah.

Kalangan aktivis dan pecinta lingkungan benar-benar merasa kecolongan setelah terbitnya PP No.2/2008. Pasalnya, mereka sempat terlena selama beberapa bulan, selepas Konfrensi Global Warming di Bali. Kalangan aktivis terlalu yakin konfrensi itu akan membuat pemerintah Indonesia terpaksa menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan yang bakal merusak lingkungan.

Kalangan LSM kini sedang konsolidasi untuk memperjuangkan agar PP yang kontroversial itu dibatalkan. Selain mengadakan kegiatan demo, kalangan aktivis lingkungan dan hukum tengah menyiapkan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kalangan LSM bidang hukum, PP No.2/2008 bertentangan dengan ketentuan UU No.10/2004.

Dua opsi buat pemerintah

SENIN kemarin (17/3), puluhan pengacara mengadakan demo di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta; menuntut pemerintah mencabut PP tersebut. Ikut dalam aksi unjuk rasa itu sejumlah LSM, yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Sawit Watch, dan Solidaritas Perempuan.

Mereka menawarkan dua opsi pada pemerintah, yang pada substansinya memastikan keselamatan hutan :

Opsi pertama, pemerintah harus mencabut PP No.2/2008 karena memberi peluang untuk penghancuran hutan.

Opsi kedua, apabila pemerintah tak mau mencabut PP tersebut, pemerintah harus membentuk mekanisme keterlibatan publik dengan cara “menyewa”—demi menyelamatkan hutan.

“Kami menuntut pemerintah memilih salah satu opsi yang kami tawarkan. Kalau tidak, artinya pemerintahan rezim ini telah menghalalkan perusakan hutan demi kepentingan pendapatan negara,”ujar Chairilsyah, juru bicara aksi.

Rakyat vs Pemerintah

BERKAITAN dengan opsi kedua, sejak tiga pekan lalu Walhi telah menggalang donasi publik untuk “menebus” hutan lindung dengan tujuan mencegah disewakan pemerintah kepada investor. Donasi publik yang terkumpul sudah mencapai Rp 34,66 milyar. Cukup untuk “menebus” hutan lindung seluas 11, 553,8 hektar sesuai ketentuan tarif sewa yang diatur dalam PP No.2/2008.

Donasi publik tersebut kini masih disimpan oleh masing-masing donatur karena belum ada mekanisme untuk tarif yang terkumpul dari publik.

Sementara itu Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Samsuar Said justru menyambut antusias inisiatif Walhi melakukanu penggalangan donasi tersebut. Samsuar berkata, PP itu memungkinkan masyarakat untuk membayar tarif melalui badan yang ditunjuk pemerintah, yaitu Departemen Kehutanan. Selanjutnya Dephut bisa menyetorkannya ke kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Entah disadari atau tidak, ucapan Samsuar itu telah menunjukkan secara gamblang standar moral pejabat kita, yang melulu hanya memikirkan uang dan uang; dengan mengabaikan kebenaran, etika dan moral. Apa pantas rakyat harus “menebus” hutan lindung dari penyanderaan yang dilakukan pemerintah, demi menyelamatkan hutan yang semestinya adalah tanggung jawab pemerintah sendiri ? (http://www.tobadreams.wordpress.com)

5 Tanggapan to "Rakyat “Menebus” Hutan Yang Disandera Pemerintah"

wah bisa begitu yah?
huhuhu
mudah2an pemerintah cukup punya muka mengambil uang yang telah dikumpulkan itu biar rakyat dapat mencaci makinya dengan puas
hahahahahaha.

Pemerintahan SBY memang plin-plan alias tidak konsisten. Disatu sisi Indonesia menjadi tuan rumah konvensi internasional Global Warning dengan menyampaikan paper tentang usaha-usaha Indonesia pada pelestarian lingkungan hidup, tapi disisi lain mereka memberi jalan bagi pengrusakan hutan di Indonesia. Kita sangat rindu akan kehadiran pimpinan pemerintahan yang berjiwa negarawan yang memikirkan masa depan negeri ini dibanding pemimpin yang hanya mengejar uang dengan mengorbankan hutannya.

PP No 2/2008 untuk Penyelamatan Hutan Indonesia

JAKARTA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 bertujuan untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari kerusakan akibat operasi perusahaan di hutan lindung.

“PP ini dikeluarkan sebagai kelanjutan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tujuannya baik agar hutan kita semakin selamat, di satu sisi mendatangkan penerimaan negara untuk ekonomi, untuk kesejahteraan, di sisi lain untuk menyelamatkan bumi kita,” kata Presiden Yudhoyono, usai memimpin rapat terbatas (ratas) di Departemen Kehutanan, Jakarta, Jumat pagi (22/2).

PP itu tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan. Menurut Presiden, dari pemberitaan yang berkembang belakangan ini ada persepsi keliru dari publik seolah-olah dengan PP ini pemerintah begitu saja mengizinkan perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan lindung yang tidak sesuai dengan semangat memerangi pemanasan global (global warming). “Sebenarnya tidak seperti itu. PP itu lanjutan dari PP I/2004 sebagai revisi UU 41/1999 yang ditindaklanjuti oleh Keppres No 41/2004 pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang mengatur izin 13 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan,” katanya.

PP ini, lanjutnya, dikeluarkan untuk mengatur perusahaan yang sudah berusaha di kawasan hutan lindung supaya dapat memberikan kontribusinya untuk negara. Namun, secara bersamaan keberadaan perusahaan itu juga memelihara, merehabilitasi dan menghutankan kembali kawasan hutan lindung itu.

Presiden juga membantah bahwa PP itu mengatur penyewaan kawasan hutan lindung untuk operasional perusahaan tambang, dan nilainya juga ditentukan berdasarkan kajian sesuai standar penerimaan negara bukan pajak. “Yang jelas konsepnya bukan sewa menyewa. Dan ini bukan tiba-tiba menyewakan kawasan hutan lindung untuk pertambangan. Murah atau tidak murah, pantas atau tidak pantas itu bisa ditelaah, sangat terbuka untuk itu,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan bahwa PP nomor 2 Tahun 2008 yang berlaku 4 Februari 2008 hanyalah tindak lanjut peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Sementara bagi perusahaan pemohon baru tidak akan diberi izin oleh Dephut untuk beroperasi di kawasan hutan lindung. ”Keputusan pemberian izin harus dibicarakan di DPR. Meski saat ini banyak instansi negara atau perusahaan mengajukan izin pemanfaatan hutan lindung.

”PP nomor 2/2008 ini hanya mengubah kompensasi penggunaan kawasan hutan dari penggantian lahan menjadi pembayaran dana kompensasi, yang dananya akan digunakan Dephut untuk mengganti kawasan-kawasan yang ada. Dengan PP ini diharapkan kita akan lebih intensif merehabilitasi kawasan hutan lindung ini,” katanya. Pemerintah menargetkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan keluarnya PP tersebut sebesar Rp 600 miliar.

Menhut menjelaskan, sebelum diberlakukan PP No 2/2008, pemerintah tidak mendapatkan apa-apa, karena perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan lindung dibebani kewajiban mencari lahan pengganti. Tapi, kata menhut, sulit bagi perusahaan mencari lahan pengganti, sementara kerusakan hutan terus bertambah setiap tahunnya.

mbak/mas ajarin dong buat blog yang bagus . !. olpi@wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 602,498 hits

Arsip

%d blogger menyukai ini: